JAKARTA — Laporan dari kanal YouTube Tempodotco mengungkap dinamika politik yang terjadi di balik unjuk rasa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada 27 Agustus 2026. Beberapa jam sebelum aksi massa berlangsung, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) diketahui mengadakan pertemuan rahasia dengan empat pimpinan DPR di ruang delegasi pada Rabu malam, 26 Agustus 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung khidmat hingga dini hari tersebut, perwakilan massa menyampaikan aspirasi mendesak terkait pengesahan RUU Perampasan Aset serta penerapan sanksi hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Suasana diskusi kian mencuri perhatian ketika di sela-sela perbincangan, pihak perwakilan massa berkesempatan melakukan komunikasi melalui panggilan video dengan Presiden Prabowo Subianto lewat telepon milik Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pihak legislatif pun merespons dengan menyatakan bahwa RUU tersebut sejatinya telah masuk dalam daftar prioritas pembahasan di parlemen.
Selain itu, muncul dugaan keterlibatan kader Partai Gerindra, Nistra Yohan, dalam mendekati tokoh masyarakat di Pati, Jawa Tengah. Nistra diduga berupaya mengoordinasikan pergerakan massa ke Jakarta dengan janji fasilitasi transportasi. Namun, saat dikonfirmasi, Nistra membantah keras tuduhan tersebut dan menyebut adanya kekeliruan informasi terkait perannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di internal DPR, sejumlah anggota Komisi III mengaku terkejut dengan percepatan inisiatif pembahasan RUU ini yang dirasa minim pelibatan fraksi. Terdapat kekhawatiran mengenai substansi draf yang belum matang, terutama prosedur perampasan aset tanpa putusan pengadilan. Beberapa pihak menduga bahwa pelambungan isu ini di tengah unjuk rasa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan strategi untuk meredam tensi aksi massa.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa partainya berkomitmen mengawal RUU Perampasan Aset. Menurutnya, langkah DPR diambil sebagai respons atas tidak adanya draf usulan pemerintah yang masuk ke parlemen hingga akhir 2024, dan saat ini pihaknya masih membuka ruang untuk menjaring aspirasi publik. (*)
